Latar Belakang Aksi
Pada tanggal 19 Maret 2025, sekelompok mahasiswa dari Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI untuk menolak revisi Undang-Undang TNI. Aksi ini menjadi perhatian publik ketika mahasiswa menghadang mobil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, saat melintas di sekitar lokasi demonstrasi. Penolakan ini muncul sebagai respon terhadap langkah DPR yang telah menyepakati revisi UU TNI untuk dibawa ke tingkat paripurna.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar untuk mengekspresikan ketidakpuasan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang dinilai dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mahasiswa merasa bahwa revisi ini berpotensi mengembalikan fungsi ganda TNI yang selama ini dihindari setelah reformasi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengingatkan pemerintah dan DPR akan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Mereka berpendapat bahwa revisi UU TNI ini dilakukan tanpa melibatkan suara rakyat, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Aksi Demo di Depan Gedung DPR
Sekitar ratusan mahasiswa berkumpul di pintu gerbang gedung DPR RI, membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi penolakan terhadap revisi UU TNI. Mereka menggelar orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan sebagai bentuk solidaritas. Saat aksi berlangsung, mobil Menteri Hukum mendekati gerbang DPR, dan mahasiswa segera menghampiri kendaraan tersebut.
Dalam suasana yang tegang, mahasiswa terlihat mencopot pelat nomor dari mobil Menteri Hukum. Dua ajudan yang mendampingi Supratman keluar dari mobil dan berusaha untuk meminta jalan agar mobil bisa melintas. Namun, mahasiswa menolak dan meminta Menteri Hukum untuk turun dari mobil.
“Turun dulu, turun dulu!” teriak mahasiswa, menyerukan agar Supratman keluar dan berdialog dengan mereka. Aksi ini mencerminkan semangat mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada pejabat pemerintah.
Supratman Turun dan Berdialog
Akhirnya, Supratman keluar dari mobil dan disambut dengan sorakan oleh para mahasiswa. Momen ini menjadi penting, karena mahasiswa merasa bahwa suara mereka didengar langsung oleh seorang menteri. Supratman terlihat berjalan menuju kerumunan mahasiswa dan memulai diskusi.
Dalam pertemuan singkat itu, mahasiswa mengekspresikan kekhawatiran mereka mengenai isi revisi UU TNI, yang dianggap dapat memperkuat kekuasaan TNI dalam konteks sipil. Mereka menekankan pentingnya menjaga agar TNI tetap berada dalam koridor fungsi pertahanan dan tidak terlibat dalam urusan pemerintahan.
Supratman mendengarkan dengan seksama, meskipun pada akhirnya ia tetap mempertahankan bahwa revisi tersebut diperlukan untuk memperkuat institusi TNI. Namun, mahasiswa meminta agar pemerintah lebih mendengarkan pandangan masyarakat sebelum melanjutkan proses legislasi.
Revisi UU TNI: Kontroversi dan Protes
Revisi UU TNI ini telah menjadi topik kontroversial sejak awal dibahas. Beberapa fraksi di DPR telah sepakat untuk membawanya ke tingkat paripurna, sementara berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah dan akademisi, mengekspresikan penolakan. Mereka khawatir bahwa revisi ini bisa membuka jalan bagi pengembalian fungsi ganda TNI, yang selama ini dianggap merugikan demokrasi.
Dalam rapat kerja yang berlangsung sehari sebelum aksi demonstrasi, delapan fraksi di DPR, termasuk PDIP, Golkar, dan Gerindra, telah menyepakati untuk meneruskan revisi ini. Banyak mahasiswa yang merasa kecewa dengan keputusan tersebut, karena mereka percaya bahwa suara mereka tidak dipertimbangkan dalam proses legislasi yang berlangsung.
Mereka juga menuding bahwa revisi ini merupakan langkah mundur bagi Indonesia, yang telah berjuang keras untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi setelah reformasi. Dalam konteks ini, aksi mahasiswa bukan hanya sekadar penolakan, tetapi juga merupakan bentuk perlawanan terhadap potensi kembalinya kekuasaan militer dalam ranah sipil.
Respon dari Pihak Terkait
Setelah aksi, beberapa anggota DPR yang ditemui wartawan mengungkapkan pendapat mereka mengenai demonstrasi tersebut. Beberapa menyatakan bahwa mereka menghargai aspirasi mahasiswa dan berjanji untuk mempertimbangkan masukan masyarakat dalam proses legislasi.
Namun, ada juga yang menganggap aksi ini sebagai bagian dari dinamika politik yang biasa terjadi di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa revisi UU TNI telah melalui proses diskusi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah.
Meskipun demikian, mahasiswa tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan berhenti berjuang untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi ini. Mereka berencana untuk menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Masa Depan Revisi UU TNI
Dengan revisi UU TNI yang kini berada di tangan DPR untuk disahkan, banyak pihak berharap agar proses ini berjalan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menginginkan agar pemerintah tidak hanya mendengarkan suara dari dalam gedung DPR, tetapi juga aspirasi dari rakyat yang lebih luas.
Aksi penolakan ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka berharap agar suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Kedepannya, mahasiswa berencana untuk terus menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat gerakan penolakan ini. Mereka percaya bahwa dengan bersatu, mereka dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh DPR dan pemerintah.
Kesimpulan
Aksi mahasiswa di depan gedung DPR RI menjadi cermin dari dinamika politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Penolakan terhadap revisi UU TNI bukan hanya sebuah tuntutan, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan bangsa.
Dengan sikap kritis dan proaktif, mahasiswa menunjukkan bahwa mereka siap untuk terlibat dalam dialog dan perdebatan yang konstruktif. Diharapkan, proses legislasi ke depan akan lebih inklusif dan mendengarkan suara-suara rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas.
