KPK saat ini masih menyisir aset-aset milik keluarga Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq. Dari langkah penyidikan yang berjalan, lembaga antirasuah menyebut sudah ada pemblokiran terhadap sejumlah rekening milik pihak terkait.
Langkah tersebut dilakukan setelah KPK melakukan serangkaian penelusuran aset, baik yang berbentuk bergerak maupun tidak bergerak. Termasuk di dalamnya penelusuran administrasi rekening yang diduga terkait aliran dana dalam perkara yang tengah ditangani.
Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penelusuran dilakukan secara bertahap dan fokus pada keterkaitan aset dengan proses perkara. Ia menekankan bahwa pemblokiran dan penyidikan berjalan untuk memastikan bukti-bukti yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.
Menurut Taufik, KPK sudah melakukan pemblokiran terhadap aset yang dimiliki tersangka beserta keluarganya. Dari situ, penyidik kemudian melihat apakah ada keterkaitan lanjutan dengan aktivitas pemerintahan yang sedang berjalan.
Bahkan, KPK juga memberi sinyal bahwa perkembangan perkara tidak menutup kemungkinan memunculkan tersangka baru. Hal itu merujuk pada hasil penelusuran aset yang menemukan dugaan hubungan dengan proses pemerintahan yang melibatkan pihak-pihak lain.
Rekening Sudah Dibekukan, KPK Fokus pada Aset Bergerak dan Tidak Bergerak
Dalam penjelasannya, KPK memaparkan bahwa penelusuran tidak hanya berhenti di satu jenis aset. Lembaga itu mengusut aset bergerak dan aset tidak bergerak yang diduga merupakan hasil dari dugaan tindak pidana dalam perkara ini.
Selain itu, KPK juga menggarap penelusuran pada aspek rekening. Prosesnya melibatkan pengecekan transaksi, pola perpindahan dana, serta keterkaitan antar pihak yang disebut menerima atau menikmati aliran uang.
Langkah pemblokiran dilakukan agar dana yang diduga terkait perkara tidak bisa dipindahkan atau dialihkan. Dengan begitu, KPK bisa menjaga agar aset yang diduga berhubungan dengan perbuatan pidana tetap berada dalam pengawasan proses hukum.
Taufik menyampaikan bahwa KPK sudah melakukan pemblokiran-pemblokiran terhadap aset-aset yang dimiliki tersangka dan keluarganya. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan bukti sekaligus memperkuat konstruksi perkara.
Namun, KPK tidak memaparkan detail seluruh bentuk aset yang diblokir di bagian penjelasan tersebut. Yang disampaikan lebih ke arah gambaran proses: menyisir aset, membekukan rekening, lalu menilai keterkaitan dengan tindak pidana.
“Kalau Ada Kaitan dengan Proses Pemerintahan, Akan Ada Pengembangan”
KPK menunjukkan bahwa hasil penelusuran aset akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan perkara. Taufik mengaitkan temuan pemblokiran dan hasil penelusuran dengan kemungkinan adanya pengusutan lanjutan kepada pihak lain.
Menurutnya, bila dari pemblokiran dan penelusuran aset ditemukan kaitan dengan proses pemerintahan yang dilakukan oleh tersangka, maka akan ada pengembangan. Pengembangan itu dapat menyentuh pihak lain yang terindikasi punya peran.
Kalimat itu membuat publik memahami arah penyidikan KPK: tidak hanya mengejar pelaku utama, tetapi juga mengurai jaringan di sekitar keputusan dan pelaksanaan pengadaan. Keterkaitan dengan proses pemerintahan dianggap penting karena menyangkut peran, instruksi, dan ruang pengaruh.
KPK ingin memastikan bahwa setiap pihak yang disebut berperan benar-benar bisa dihubungkan dengan bukti-bukti yang sudah didapat. Di sinilah pemblokiran aset dan penelusuran rekening menjadi pintu untuk menguji aliran dana serta peran pihak-pihak terkait.
Penekanan semacam ini biasanya juga berkaitan dengan strategi pembuktian. Bila bukti menunjukkan ada keterlibatan yang lebih luas, KPK akan bergerak untuk memperluas subjek perkara.
Suami Fadia Pernah Diperiksa, KPK Pertimbangkan Pertanggungjawaban
Dalam kasus ini, suami Fadia, Ashraff, pernah diperiksa oleh KPK. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan informasi dan penguatan bukti.
KPK menyebut bahwa suami dan anak Fadia menerima aliran uang dalam perkara. Lembaga antirasuah menyatakan bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan untuk dimintakan pertanggungjawabannya.
Taufik menyampaikan bahwa peran pihak-pihak terkait akan diukur. Artinya, KPK tidak langsung menyimpulkan bahwa semua pihak otomatis sama tingkat keterlibatannya, melainkan melihat seberapa kuat peran yang dilakukan.
Ia menyatakan bahwa perlu ada pengukuran tentang keterlibatan dan kemungkinan peran tersebut bisa dikembangkan ke ranah pertanggungjawaban pidana. Ini menandakan KPK masih melakukan penilaian lebih rinci.
Penjelasan ini juga memberi gambaran bahwa KPK memisahkan antara “menerima aliran uang” dan “memenuhi unsur kesalahan pidana” sesuai konstruksi perkara. Keduanya berbeda sehingga penilaian bukti menjadi faktor utama.
Dugaan Instruksi untuk Menang Tender, Perusahaan Keluarga Jadi Fokus
KPK menduga Fadia memerintahkan perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan miliknya dalam pengadaan tender jasa outsourcing. Fokus ini muncul setelah KPK menelusuri alur proses tender dan indikasi keterkaitan keputusan.
Dari dugaan tersebut, perusahaan keluarga Fadia disebut memperoleh nilai Rp 46 miliar dalam rentang waktu sejak 2023 hingga 2026. Angka ini disebut sebagai akumulasi penerimaan yang diduga berasal dari pengadaan tertentu.
Dalam perkara, KPK melihat bahwa pengaturan tender bukan hanya soal dokumen administrasi. Ada indikasi pengaruh dari posisi tersangka yang bisa berdampak pada keputusan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
KPK juga menilai aliran uang dari proyek tersebut mengarah pada pihak-pihak dalam lingkar keluarga. Dengan demikian, perusahaan keluarga dan pihak penerima menjadi bagian dari konstruksi yang tengah dibangun.
Bagian ini yang biasanya jadi sorotan karena pengadaan menggunakan mekanisme resmi. Namun, bila ada indikasi penyimpangan, maka prosesnya bisa dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang menimbulkan kerugian dan dampak hukum.
Rincian Aliran Dana: Sejumlah Nama dan Nilai Disebut KPK
KPK menyebutkan rincian aliran uang yang diterima dalam kasus ini. Rincian yang dipaparkan mencakup nilai yang diduga diterima oleh Fadia, suami, serta anak-anaknya, disertai pihak terkait perusahaan dan penarikan tunai.
Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq disebut menerima sebesar Rp 5,5 miliar. Penyebutan angka ini menjadi bagian dari upaya KPK memperjelas bentuk penerimaan dan pihak yang dituju.
Suami Fadia, Ashraff, disebut menerima sebesar Rp 1,1 miliar. KPK menempatkan informasi ini sebagai salah satu unsur yang kemudian akan dianalisis terkait peran dan keterkaitan transaksi.
Selain itu, Direktur PT RNB, Rul Bayatun, disebut menerima Rp 2,3 miliar. Penyebutan pihak direktur perusahaan menunjukkan KPK menyoroti hubungan internal yang kemungkinan terhubung dengan proses pengadaan dan pembagian.
KPK juga menyebut anak Fadia, Sabiq, menerima sebesar Rp 4,6 miliar. Sementara itu anak Fadia lainnya, Mehnaz Na, disebut menerima Rp 2,5 miliar.
Terakhir, KPK menyebut ada penarikan tunai sebesar Rp 3 miliar. Poin penarikan tunai ini biasanya menjadi perhatian karena menyangkut bentuk uang yang berpindah tanpa jejak yang jelas bila tidak ditelusuri secara detail.
Fadia Sudah Jadi Tersangka dan Ditahan KPK
Dalam perkembangan perkara, Fadia telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga menahan Fadia setelah menetapkan status tersangka dalam perkara yang tengah berjalan.
Penetapan dan penahanan ini membuat proses hukum memasuki tahap yang lebih tegas. KPK kemudian melanjutkan langkah pemeriksaan, penelusuran aset, dan pengumpulan bukti lain.
Fadia dijerat dengan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi. KPK menyebut Fadia dikenakan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyebutan pasal menandakan konstruksi hukum yang digunakan KPK. Dari sisi pembuktian, pasal-pasal tersebut biasanya memerlukan penjelasan elemen perbuatan, peran, dan keterkaitan dengan unsur yang diatur dalam undang-undang.
Status tersangka dan penahanan juga berarti KPK dapat memperluas proses penyitaan dan pengecekan barang bukti yang relevan. Proses penelusuran aset pun menjadi langkah yang konsisten dengan upaya membangun perkara.
Penyitaan Mobil di Rumah Dinas hingga Area Cibubur
Selain pemblokiran rekening dan penelusuran aset, KPK juga melakukan penyitaan sejumlah kendaraan. Penyitaan ini disebut dilakukan dari rumah dinas Fadia Arafiq sampai ke area Cibubur.
KPK menyebutkan ada beberapa mobil yang disita dari sejumlah pihak. Daftar kendaraan yang disebut antara lain Wuling Air EV, Mitsubishi Xpander, Toyota Camry, Toyota Fortuner, dan Toyota Vellfire.
Penyitaan mobil biasanya dianggap bagian penting karena kendaraan dapat menjadi bukti penggunaan aset yang diduga terkait tindak pidana. Selain nilai kendaraan, KPK juga bisa menilai keterkaitan kendaraan dengan pihak-pihak penerima manfaat.
Dengan menyita kendaraan dari lokasi yang disebut, KPK menunjukkan keseriusan dalam upaya mengamankan aset. Proses ini juga menunjukkan bahwa penelusuran tidak hanya di rekening, tapi menyentuh aset nyata yang berada di penguasaan pihak terkait.
Publik kemudian bisa memahami bahwa pemblokiran dan penyitaan adalah dua langkah yang saling melengkapi. Pemblokiran mencegah pengalihan dana, sementara penyitaan mencegah aset fisik dipindahkan atau dialihkan.
KPK Tetap Buka Ruang Pengembangan, Arah Penyidikan Terus Diupayakan
KPK pada intinya masih menjalankan proses penelusuran dengan metode yang bertahap dan terukur. Penelusuran aset, pemblokiran rekening, dan penyitaan barang bukti berjalan seiring dengan penguatan konstruksi perkara.
Pihak KPK juga menegaskan bahwa bila ditemukan keterkaitan dengan proses pemerintahan, ada kemungkinan pengembangan menuju tersangka berikutnya. Hal itu mengindikasikan bahwa proses pembuktian belum berhenti pada satu titik.
KPK menilai peran pihak-pihak terkait akan menjadi dasar penentuan langkah hukum lanjutan. Pengukuran peran dilakukan agar penetapan pihak lain tidak hanya berdasarkan dugaan umum, tetapi berdasar bukti dan keterkaitan yang jelas.
Dengan munculnya rincian aliran uang yang melibatkan berbagai pihak, KPK memiliki peta awal untuk menilai siapa saja yang terlibat dalam arus penerimaan. Namun tetap, pengembangan akan dilakukan sesuai temuan dan analisis penyidik.
Sementara itu, langkah penyitaan mobil dan pemblokiran rekening menunjukkan bahwa KPK sedang menutup ruang bagi aset yang diduga hasil tindak pidana untuk berpindah tangan.
Proses Perkara Berlanjut, Bukti Menjadi Penentu Langkah Berikutnya
Sampai saat ini, KPK terus bekerja menguatkan bukti di setiap tahap penanganan perkara. Penelusuran aset keluarga tersangka menjadi bagian penting karena menyangkut jejak transaksi yang diduga muncul dari pengadaan.
KPK juga memperhatikan keterkaitan yang ditemukan antara penerimaan uang dan proses pengadaan yang diduga disimpangkan. Hal tersebut kemudian dievaluasi untuk melihat apakah ada pihak-pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.
Ke depan, publik kemungkinan akan menunggu kabar apakah ada pihak lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka baru. Isyarat yang disampaikan KPK membuka ruang perkembangan, namun keputusan tetap bergantung pada hasil analisis.
Dalam situasi seperti ini, tempo penyidikan sering kali bergantung pada kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan saksi, serta kesesuaian penelusuran aset dengan alur proses yang dibangun KPK.
KPK juga menempatkan pemblokiran dan penyitaan sebagai langkah pengamanan. Tujuannya agar barang bukti dan aset yang diduga terkait perkara tetap bisa dipakai dalam proses pengadilan.
Pada akhirnya, langkah selanjutnya akan ditentukan oleh bukti yang berhasil dikumpulkan. Dari rincian aliran dana hingga penyitaan kendaraan, semua menjadi bahan yang akan diuji dalam proses persidangan nanti.
