Kasus penembakan yang melibatkan seorang remaja di Makassar, yaitu Bertrand Eka Prasetyo Radiman, 18 tahun, kini memasuki fase hukum yang menghebohkan publik. Inspektur Satu N, yang merupakan anggota kepolisian, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden tragis ini. Penetapan tersangka ini menjadi sorotan banyak pihak karena menyangkut kedua institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kronologi Kejadian
Insiden penembakan tersebut terjadi pada tanggal yang tidak disebutkan, menyebabkan kemarahan dan kecaman luas dari masyarakat. Menurut laporan awal, Bertrand ditembak oleh Iptu N saat penggerebekan berlangsung. Penembakan ini diduga terjadi akibat kesalahan dalam prosedur, di mana senjata api yang digunakan diklaim “mendadak meletus,” menurut Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Arya Perdana.
Berdasarkan penjelasan yang diberikan kepada media, pihak kepolisian menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. “Kami tidak akan menutupi fakta-fakta yang ada. Penembakan ini harus diselidiki secara menyeluruh,” ujar Arya.
Penetapan Tersangka
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Didik Supranoto, mengonfirmasi bahwa Iptu N telah ditetapkan sebagai tersangka. “Proses penyidikan telah berjalan, dan yang bersangkutan akan menjalani sidang etik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya,” kata Didik pada Rabu, 4 Maret 2026.
Pihak berwenang juga menegaskan bahwa mereka akan menyelidiki apakah Iptu N melakukan pelanggaran pidana selain telah melanggar kode etik kepolisian. Pengusutan ini menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Reaksi Publik dan Advokasi
Kematian Bertrand mengejutkan banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang mengawasi tindakan kepolisian. Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Muhammad Ansar, mengatakan bahwa insiden ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. “Kami menduga bahwa penembakan ini tidak memenuhi prosedur dan prasyarat yang ada,” ungkap Ansar.
Ia juga mendesak pihak berwenang agar segera menonaktifkan Iptu N dan memprosesnya secara hukum. “Kasus ini mengingatkan kita bahwa harus ada disiplin yang ketat di dalam kepolisian untuk mencegah terulangnya insiden serupa,” tegasnya.
Peran Polri dalam Penegakan Hukum
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengklaim bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan segala langkah transparansi terkait penyelidikan insiden ini. “Kami akan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan publik bahwa kami tidak menutup-nutupi apapun,” kata Kapolrestabes Arya.
Namun, banyak kalangan berpendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak konsisten, terutama terkait aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran. “Ini adalah kesempatan bagi Polri untuk membuktikan bahwa mereka bisa beroperasi dengan integritas dan transparansi,” ujar seorang pengamat hukum.
Proses Hukum Selanjutnya
Setelah penetapan tersangka, langkah selanjutnya adalah proses hukum yang lebih formal. Iptu N akan menjalani sidang etik dan juga proses pidana jika terbukti bersalah. “Kami berharap proses ini diikuti dengan baik dan transparan agar masyarakat bisa melihat bagaimana keadilan ditegakkan,” sambung Ansar.
Pendukung korban dan aktivis hak asasi manusia juga mengawasi perkembangan kasus ini dengan ketat. “Kami akan terus mendukung keluarga Bertrand dalam mencari keadilan,” tuturnya.
Isu Kepercayaan Terhadap Kepolisian
Kasus penembakan ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Sejumlah suara di media sosial mengungkapkan kekecewaan dengan tindakan aparat yang dianggap tidak profesional. “Kami berharap kepolisian bisa lebih meningkatkan pelatihan dan prosedur agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ungkap seorang warganet.
Sejak kasus ini mencuat, kehadiran polisi di tempat umum juga mendapatkan sorotan. Publik mulai mempertanyakan sejauh mana keamanan terjamin ketika insiden seperti ini terjadi.
Kesadaran akan Hak Asasi Manusia
Insiden ini juga mengangkat isu besar tentang hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum. “Kejadian ini mengingatkan kita bahwa penegakan hukum seharusnya tidak mengabaikan hak asasi setiap individu, tidak peduli dalam situasi apa pun,” kata seorang aktivis.
Organisasi-organisasi advokasi terus menyuarakan pentingnya menghormati hak-hak sipil dan mendorong pembaruan dalam tindakan penegakan hukum. “Kepolisian harus melaksanakan tugasnya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak masyarakat,” ucap aktivis tersebut.
Rencana Perbaikan di Polri
Polri dikabarkan merencanakan sejumlah reformasi internal untuk memperbaiki sistem yang ada. “Kami akan melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur pelatihan penggunaan senjata api dan pengendalian situasi,” ungkap seorang sumber dari internal kepolisian.
Upaya ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa serta meningkatkan profesionalisme aparat. “Kami tidak ingin kejadian serupa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menurunkan citra kepolisian yang seharusnya sebagai pelindung masyarakat,” tambahnya.
Pandangan Masyarakat terhadap Kepolisian
Banyak warga Makassar kini mulai mempertanyakan integritas dan profesionalitas polisi. “Kami ingin polisi yang bisa diandalkan, bukan yang menjadi ancaman. Kasus ini membuat kami merasa tidak aman,” ujar salah satu warga.
Peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat terhadap pentingnya pengawasan terhadap tindakan aparat terus berkembang. “Masyarakat harus terlibat dalam proses pengawasan untuk memastikan tindakan kepolisian selalu sesuai dengan hukum dan etika,” saran seorang pengamat sosial.
Harapan untuk Keadilan
Keluarga Bertrand berharap agar insiden ini diusut tuntas dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. “Kami hanya ingin keadilan bagi anak kami. Dia tidak pantas meninggal dengan cara seperti ini,” ungkap salah satu anggota keluarga.
Harapan tersebut juga disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi damai menuntut keadilan untuk Bertrand. “Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke pengadilan,” tegas seorang aktivis muda yang turut bergabung dalam demonstrasi.
Penutup
Kasus penembakan remaja di Makassar yang melibatkan seorang polisi menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Transformasi dalam institusi kepolisian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan terhadap tindakan aparat sangat dibutuhkan. Hanya dengan langkah tegas, baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat, harapan akan keadilan dapat tercapai dan insiden serupa tidak terulang di masa depan.
