Kementerian Komunikasi dan Digital mulai membuka kembali akses layanan Grok AI di Indonesia. Kebijakan ini menandai berakhirnya pemblokiran sementara yang diberlakukan sejak awal Januari 2026. Dengan normalisasi ini, pengguna di Indonesia kini kembali dapat mengakses Grok AI melalui situs web dan aplikasi resminya.
Berdasarkan pantauan pada Minggu, 1 Februari 2026 pagi, situs Grok AI di alamat grok.com dan x.ai sudah dapat dibuka secara normal. Aplikasi mandiri Grok AI di perangkat seluler juga tidak lagi menampilkan pesan kesalahan. Seluruh kanal akses yang sebelumnya dibatasi kini kembali tersedia untuk pengguna internet di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pembukaan blokir dilakukan setelah pengelola Grok AI menyampaikan komitmen tertulis kepada pemerintah Indonesia. Pengelola layanan tersebut adalah X Corp, perusahaan kecerdasan buatan yang mengembangkan Grok AI.
Menurut Alexander, komitmen tertulis dari X Corp menjadi dasar bagi Komdigi untuk melakukan normalisasi akses. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini tidak berarti pengawasan dihentikan. Pemerintah tetap menerapkan pemantauan ketat terhadap operasional layanan Grok AI di Indonesia.
“Normalisasi ini dilakukan secara bersyarat dan tetap berada di bawah pengawasan,” kata Alexander dalam keterangan resmi. Ia menambahkan bahwa komitmen yang disampaikan oleh X Corp akan terus dievaluasi secara berkala oleh Komdigi.
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, X Corp menyatakan telah melakukan sejumlah langkah perbaikan layanan. Langkah tersebut mencakup penguatan perlindungan teknis, pembatasan terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan internal, serta penegakan aturan penggunaan layanan.
Selain itu, X Corp juga mengaktifkan protokol respons insiden untuk menangani potensi penyalahgunaan. Protokol ini bertujuan memastikan adanya respons cepat apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari. Seluruh langkah tersebut akan diverifikasi oleh Komdigi untuk menilai efektivitasnya.
Komdigi menekankan bahwa pengawasan difokuskan pada pencegahan penyebaran konten ilegal. Salah satu perhatian utama adalah konten deepfake bermuatan asusila yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Pemerintah menilai bahwa jenis konten tersebut berpotensi merugikan perempuan, anak, dan masyarakat secara luas.
Alexander menyampaikan bahwa jika dalam pelaksanaan normalisasi ditemukan pelanggaran lanjutan, Komdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif. Tindakan tersebut dapat berupa pembatasan ulang hingga penghentian kembali akses layanan Grok AI di Indonesia.
Sebelumnya, Grok AI diblokir sementara oleh Komdigi sejak awal Januari 2026. Pemblokiran dilakukan setelah muncul laporan luas mengenai penyalahgunaan Grok AI di platform X. Layanan tersebut digunakan untuk menghasilkan gambar deepfake bermuatan asusila yang menimbulkan kekhawatiran publik.
Pada masa pemblokiran, pengguna yang mencoba mengakses situs grok.com dan x.ai dialihkan ke laman Trustpositif. Aplikasi mandiri Grok AI juga tidak dapat digunakan dan menampilkan pemberitahuan kesalahan. Namun, akses Grok AI yang terintegrasi langsung di platform X masih tetap dibuka dengan pembatasan tertentu.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan sebagai langkah perlindungan. Pemerintah menilai bahwa konten pornografi palsu berbasis AI memiliki dampak serius, baik dari sisi sosial maupun hukum, sehingga memerlukan penanganan tegas.
Setelah pembukaan blokir, seluruh akses Grok AI yang sebelumnya ditutup kini kembali tersedia. Meski demikian, X Corp juga menerapkan pembatasan fungsi Grok di platform X. Saat ini, hanya pengguna dengan langganan X Premium yang dapat menggunakan fitur tertentu, seperti me-mention akun @Grok untuk membuat gambar.
Langkah Komdigi membuka kembali akses Grok AI menunjukkan pendekatan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara mendukung inovasi digital dan melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan teknologi.
Ke depan, Komdigi menegaskan bahwa proses pengawasan akan terus berjalan. Normalisasi akses Grok AI bukan merupakan akhir dari pengawasan, melainkan bagian dari proses berkelanjutan untuk memastikan layanan digital yang beroperasi di Indonesia mematuhi hukum dan bertanggung jawab secara sosial.
