Kasus penangkapan 12 perempuan warga negara asing (WNA) asal Vietnam yang terlibat sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Jakarta Utara mengungkapkan sisi gelap dari industri hiburan malam di kota ini. Aksi tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai praktik ilegal yang terjadi di kawasan Muara Karang.
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa penangkapan berlangsung pada Kamis (12/12/2024) setelah pihaknya menindaklanjuti informasi yang diterima. “Laporan dari masyarakat sangat membantu kami dalam mengambil tindakan cepat. Kami melakukan operasi di lokasi dan menemukan 12 perempuan yang bekerja di sana,” ungkap Yuldi saat konferensi pers di kantor imigrasi.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan. Beberapa di antara mereka datang dengan bebas visa kunjungan (BVK) dan lainnya menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) dengan tujuan wisata. “Mereka seharusnya berada di sini untuk berlibur, bukan untuk bekerja secara ilegal,” tambahnya.
Selama tinggal di Indonesia, para perempuan ini mengaku telah beraktivitas selama satu hingga dua bulan terakhir, bekerja sebagai pemandu karaoke dan menawarkan jasa seksual kepada pengunjung. “Mereka menyebut diri mereka sebagai Ladies Companion (LC) dan mengenakan tarif mencapai Rp 5.600.000 per kencan,” jelas Yuldi.
Tindakan tegas ini tidak hanya menandakan komitmen pemerintah dalam menanggulangi praktik prostitusi, tetapi juga menunjukkan bahwa pihak imigrasi akan terus memantau keberadaan WNA di Indonesia. “Kami akan mendepor mereka karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, mereka bisa dikenakan denda hingga Rp 500 juta dan larangan masuk ke Indonesia selama jangka waktu tertentu,” tegasnya.
Saat ini, para WNA tersebut sudah diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi sembari menunggu proses deportasi. Yuldi juga menambahkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki jaringan yang diduga menjadi koordinator dalam mendatangkan perempuan-perempuan ini ke Indonesia. “Kami ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman mereka ke sini. Penyelidikan masih berlangsung,” ujarnya.
Kisah para perempuan ini menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi keberadaan WNA serta praktik ilegal yang merugikan banyak pihak. Masyarakat pun merespons berita ini dengan berbagai pandangan. Beberapa merasa tindakan pemerintah sudah tepat, sementara yang lain merasa kasihan terhadap nasib para perempuan tersebut. “Saya mendukung penegakan hukum, tapi saya juga merasa sedih mengetahui ada wanita yang terjebak dalam situasi seperti ini,” kata Sari, seorang warga Jakut.
Para aktivis sosial juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih humanis terhadap para perempuan yang terjebak dalam praktik prostitusi. “Kita perlu melihat masalah ini dari sisi sosial. Banyak dari mereka mungkin datang dengan harapan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi terjebak dalam jaringan yang tidak etis,” ungkap Rudi, seorang aktivis dari organisasi non-pemerintah.
Selain itu, banyak yang berpendapat bahwa pemilik tempat hiburan juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada praktik ilegal yang terjadi di tempat mereka. “Pemilik usaha harus lebih ketat dalam mengawasi karyawan mereka. Jika mereka tidak melakukan hal itu, maka mereka juga harus ikut dikenakan sanksi,” tegas Dita, seorang pengusaha lokal.
Dengan adanya penangkapan ini, diharapkan masyarakat lebih aktif dalam melaporkan segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi di sekitar mereka. “Kami berharap masyarakat tidak ragu untuk melapor jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menjaga ketertiban,” ujar Yuldi.
Sementara itu, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan pengawasan di tempat-tempat hiburan malam untuk mencegah terulangnya kasus serupa. “Kami akan memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa tempat-tempat hiburan beroperasi sesuai peraturan yang berlaku,” pungkas Yuldi.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Dengan langkah-langkah tegas dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik-praktik ilegal di Indonesia dapat diminimalisir.
