Aktivitas reklamasi besar-besaran yang dilakukan China di kawasan Laut China Selatan telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan menghasilkan perubahan besar pada bentang alam laut. Penimbunan pasir yang dimulai sejak awal 2010-an itu mengubah terumbu karang dangkal dan gosong pasir menjadi pulau buatan permanen dengan infrastruktur lengkap. Proyek ini tidak hanya mengubah peta geografis, tetapi juga membawa dampak luas terhadap stabilitas kawasan, lingkungan, dan arus perdagangan global.
Sebelum reklamasi dilakukan, sebagian besar lokasi yang kini menjadi pulau hanya berupa terumbu karang yang nyaris tidak terlihat saat air pasang. Wilayah tersebut tidak memiliki daratan padat dan tidak dapat dihuni. Perubahan mulai terlihat jelas sejak aktivitas kapal keruk China meningkat. Melalui citra satelit dari berbagai lembaga pemantau independen, perkembangan reklamasi dapat ditelusuri dari tahun ke tahun, menunjukkan kecepatan pembangunan yang signifikan.
Puncak pembangunan terjadi pada periode 2013 hingga 2016. Dalam kurun waktu tersebut, China menciptakan lebih dari 1.200 hektar daratan baru. Luas ini menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu reklamasi laut terbesar yang pernah dilakukan oleh satu negara dalam waktu relatif singkat. Sebagian besar pulau buatan dibangun di kawasan Kepulauan Spratly, wilayah yang sejak lama menjadi sengketa klaim antara China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan negara lain di Asia Tenggara.
Secara teknis, reklamasi dilakukan dengan kapal keruk berukuran besar atau dredger. Kapal ini menyedot pasir dan sedimen dari dasar laut, lalu memompanya ke atas terumbu karang. Penimbunan dilakukan secara bertahap hingga membentuk daratan yang cukup tinggi dan stabil. Setelah itu, alat berat seperti bulldozer digunakan untuk meratakan dan memadatkan permukaan pasir agar mampu menopang bangunan permanen.
Untuk melindungi daratan baru dari abrasi dan gelombang laut, struktur penahan berupa batu dan beton dibangun di sekeliling pulau. Setelah fondasi dianggap cukup kuat, pembangunan infrastruktur dimulai. Sejumlah citra satelit menunjukkan keberadaan landasan pacu panjang, jaringan jalan, dermaga, serta bangunan besar. Selain fasilitas sipil seperti mercusuar dan stasiun cuaca, tampak pula instalasi radar dan hanggar pesawat.
Pemerintah China menyatakan bahwa pulau-pulau buatan tersebut dibangun untuk kepentingan sipil. Beijing menegaskan fasilitas itu mendukung keselamatan navigasi, pemantauan cuaca, penelitian kelautan, serta layanan pencarian dan penyelamatan di laut. Namun, pengamat internasional menilai bahwa jenis dan skala infrastruktur yang dibangun menunjukkan fungsi ganda. Kehadiran landasan pacu dan sistem radar dinilai memiliki nilai strategis yang signifikan.
Dari sisi keamanan kawasan, pulau buatan ini mengubah keseimbangan kekuatan di Laut China Selatan. Infrastruktur permanen memungkinkan peningkatan patroli dan pengawasan laut. Negara-negara di sekitar kawasan memandang pembangunan ini sebagai perubahan status quo yang berpotensi meningkatkan ketegangan. Aktivitas kapal penjaga pantai dan militer di sekitar wilayah tersebut meningkat dibandingkan satu dekade lalu.
Kepentingan ekonomi global juga terkait erat dengan reklamasi ini. Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran utama yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan dunia setiap tahun. Jalur ini menghubungkan pusat-pusat produksi di Asia Timur dengan pasar di Timur Tengah dan Eropa. Selain itu, kawasan ini diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang besar, meskipun besaran pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli.
Namun, proyek reklamasi ini menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Proses pengerukan dan penimbunan pasir menyebabkan kerusakan luas pada terumbu karang. Sedimen yang teraduk menutupi karang hidup dan mengganggu ekosistem laut. Habitat ikan dan berbagai biota laut lainnya ikut terdampak. Para peneliti lingkungan menyebut kerusakan ini bersifat jangka panjang, karena terumbu karang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih, jika masih memungkinkan.
Dampak sosial juga dirasakan oleh nelayan lokal. Wilayah penangkapan ikan yang sebelumnya terbuka kini menjadi zona terbatas atau berada di bawah pengawasan ketat. Nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mencari ikan, yang berarti peningkatan biaya operasional dan risiko keselamatan. Situasi ini memicu ketegangan di lapangan, terutama ketika kapal nelayan bertemu dengan kapal patroli.
Dalam perspektif hukum internasional, reklamasi pulau buatan memicu perdebatan panjang. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, pulau buatan tidak memiliki status hukum yang sama dengan pulau alami dan tidak otomatis memberikan hak zona ekonomi eksklusif. Putusan arbitrase internasional pada 2016 juga menyatakan bahwa reklamasi tidak mengubah status hukum wilayah laut. China menolak putusan tersebut dan tetap mempertahankan klaimnya.
Reklamasi yang berlangsung selama 12 tahun ini menunjukkan bagaimana kekuatan teknologi dan sumber daya dapat mengubah wajah laut secara drastis. Jutaan ton pasir yang dipindahkan telah menciptakan daratan baru sekaligus realitas geopolitik baru. Laut China Selatan kini menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan fisik di laut membawa dampak berlapis yang akan memengaruhi stabilitas kawasan dan lingkungan dalam jangka panjang.
