Pemerintah Taiwan resmi menetapkan CEO OnePlus, Pete Lau, sebagai buronan. Penetapan ini dilakukan setelah otoritas kehakiman Taiwan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait dugaan perekrutan tenaga kerja lokal secara ilegal. Kasus tersebut kini menjadi sorotan karena menyangkut sektor teknologi yang dinilai strategis serta hubungan sensitif antara Taiwan dan China Daratan.
Otoritas Taiwan menyebut Pete Lau diduga terlibat dalam perekrutan lebih dari 70 teknisi asal Taiwan tanpa izin resmi pemerintah. Perekrutan ini dianggap melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act, yaitu regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi, bisnis, dan ketenagakerjaan lintas selat. Dalam aturan tersebut, perusahaan asal China wajib memperoleh persetujuan pemerintah Taiwan sebelum mempekerjakan warga lokal.
Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa aturan ini diberlakukan untuk melindungi kepentingan nasional. Sektor teknologi, terutama yang berkaitan dengan perangkat pintar, komunikasi, dan semikonduktor, dipandang sebagai aset strategis. Taiwan selama ini dikenal sebagai salah satu pusat teknologi penting di dunia dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi.
Dalam proses penyidikan, jaksa juga menetapkan dua warga negara Taiwan, Lin dan Cheng, sebagai terdakwa. Keduanya diduga berperan aktif dalam membantu proses perekrutan ilegal tersebut. Peran yang disorot mencakup pendirian perusahaan, pengurusan administrasi, serta perubahan identitas badan usaha yang digunakan untuk mendukung aktivitas perekrutan.
Penyelidikan menemukan bahwa sebuah perusahaan didirikan di luar Taiwan pada 2014 dengan nama yang berkaitan dengan OnePlus. Setahun kemudian, perusahaan tersebut mengganti namanya. Otoritas menilai pergantian nama ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan upaya untuk menyamarkan keterkaitan langsung dengan perusahaan induk agar tidak mudah terdeteksi oleh regulator Taiwan.
Selain struktur perusahaan, aliran dana menjadi fokus utama penyelidikan. Dalam periode beberapa tahun, tercatat adanya penyaluran dana dalam jumlah besar ke Taiwan melalui perusahaan perantara. Dana tersebut dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, serta hasil pengelolaan aset riset.
Namun, hasil penelusuran aparat penegak hukum menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar gaji teknisi, mendukung proses perekrutan, serta membeli peralatan operasional. Pola penggunaan dana ini dinilai tidak sesuai dengan laporan resmi, sehingga memperkuat dugaan adanya praktik perekrutan ilegal yang dilakukan secara terencana.
Dalam keterangannya kepada penyidik, Cheng menyatakan dirinya hanya bertindak sebagai perwakilan hukum yang menangani urusan administrasi dan perencanaan pajak. Ia mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan tidak menerima gaji. Cheng juga menyebut bahwa kegiatan perusahaan di Taiwan hanya berfokus pada penelitian dan pengembangan produk ponsel.
Sementara itu, Lin yang disebut menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan mengakui bertanggung jawab atas proses seleksi teknisi serta kepemimpinan tim. Ia menyatakan bahwa unit di Taiwan tidak memiliki klien sendiri dan seluruh keputusan strategis berasal dari manajemen pusat. Pernyataan ini menjadi bagian penting dalam penyidikan karena menunjukkan adanya kendali langsung dari tingkat eksekutif perusahaan.
Hingga saat ini, pihak OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum CEO mereka maupun tuduhan yang diajukan oleh pemerintah Taiwan. Tidak adanya respons terbuka membuat kasus ini terus menjadi perhatian publik dan industri teknologi. Banyak pihak menilai sikap perusahaan akan memengaruhi perkembangan kasus serta citra OnePlus di pasar global.
Kasus ini terjadi di tengah kebijakan Taiwan yang semakin ketat terhadap perusahaan asing, khususnya dari China, yang merekrut tenaga kerja lokal tanpa izin. Pemerintah Taiwan menilai praktik tersebut berisiko menyebabkan perpindahan keahlian strategis secara tidak terkendali dan dapat melemahkan daya saing industri dalam negeri.
Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing yang diduga mendirikan entitas bayangan untuk merekrut teknisi lokal. Otoritas secara aktif melakukan penyelidikan, penggerebekan, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan teknologi dan stabilitas ekonomi nasional.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menunjukkan sikap tegas Taiwan dalam menegakkan Undang-Undang Cross-Strait Act. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan pengecualian, meskipun kasus ini melibatkan tokoh penting di industri teknologi global. Proses hukum selanjutnya akan menentukan arah penyelesaian perkara ini.
Publik dan pelaku industri kini mencermati dampak kasus ini terhadap reputasi OnePlus serta dinamika industri teknologi di kawasan Asia Timur. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ekspansi bisnis lintas negara di sektor teknologi harus disertai kepatuhan terhadap hukum dan regulasi setempat agar tidak menimbulkan risiko hukum dan reputasi di kemudian hari.
