Rencana pemerintah untuk menjatuhkan sanksi hingga memblokir akses Cloudflare terus menimbulkan perhatian karena layanan tersebut telah menjadi salah satu pilar penting dalam infrastruktur internet Indonesia. Banyak layanan digital yang dipakai masyarakat sehari hari bergantung pada Cloudflare untuk kecepatan, keamanan, dan stabilitas, sehingga kebijakan pemblokiran dinilai berpotensi menimbulkan gangguan yang cukup besar.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa Cloudflare belum memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. Perusahaan tersebut belum terdaftar sesuai regulasi, dan layanannya disebut kerap digunakan situs judi online untuk menyamarkan server asli. Pemerintah memberikan waktu empat belas hari kerja untuk menyelesaikan kewajiban administratif sebelum sanksi administratif diterapkan, termasuk kemungkinan pemutusan akses layanan Cloudflare di Indonesia.
Menurut Afif Hidayatullah dari ITSEC Asia, pemblokiran Cloudflare bukan langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah judi online. Ia menegaskan bahwa akar persoalan tetap berada pada domain ilegal yang mudah berganti. Pelaku situs judi online dapat membuat domain baru kapan saja. Sementara itu, pemblokiran Cloudflare justru dapat mempengaruhi layanan legal yang jumlahnya jauh lebih banyak dan digunakan masyarakat luas setiap hari.
Cloudflare selama ini menyediakan layanan Content Delivery Network yang mempercepat akses situs dengan menempatkan konten di server terdekat. Selain itu, Cloudflare menawarkan perlindungan serangan terdistribusi, firewall aplikasi web, DNS cepat, sistem mitigasi bot, dan reverse proxy untuk menyembunyikan alamat server asli. Dengan layanan tersebut, Cloudflare telah menjadi pilihan bagi lembaga pemerintah, sektor perbankan, perusahaan teknologi, kampus, hingga startup dalam menjaga kinerja situs mereka.
Afif menjelaskan bahwa pemblokiran Cloudflare tidak akan berdampak pada segelintir situs saja, melainkan pada ribuan layanan yang menggunakan infrastruktur tersebut. Layanan publik dapat mengalami gangguan akses, terutama pada jam padat. Aplikasi transaksi keuangan dapat melambat atau mengalami masalah sinkronisasi data. Marketplace dan situs layanan pelanggan dapat mengalami penurunan performa. Hilangnya server cache yang biasanya mempercepat pemuatan halaman membuat kecepatan internet bagi pengguna umum menurun.
Gangguan ini dapat terasa dengan cepat apabila pemblokiran dilakukan. Pengguna internet mungkin mengalami halaman yang memuat lebih lama atau gagal dibuka sepenuhnya. Koneksi yang tidak stabil juga dapat menghambat kegiatan seperti rapat daring, streaming, dan pembelajaran online. Kondisi ini dapat berdampak pada kenyamanan pengguna dan menghambat aktivitas harian masyarakat.
Dalam analisis yang lebih luas, pemutusan akses Cloudflare juga dapat meningkatkan kerentanan situs terhadap serangan siber. Tanpa perlindungan dari Cloudflare, banyak situs menjadi lebih rentan terhadap percobaan serangan otomatis dan serangan terdistribusi. Sektor yang paling berisiko adalah e commerce, fintech, dan layanan yang menangani data sensitif. Kerentanan ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan menimbulkan kerugian finansial bagi pelaku bisnis digital.
Afif menekankan bahwa kewajiban pendaftaran PSE tidak otomatis menghentikan situs judi online dari memanfaatkan layanan Cloudflare atau layanan serupa. Domain baru dapat dibuat dengan cepat, sehingga penertiban harus dilakukan langsung pada domain bermasalah. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan Cloudflare melalui mekanisme resmi yang telah digunakan oleh banyak negara. Cloudflare dapat menutup domain ilegal secara langsung tanpa harus memutus akses keseluruhan infrastruktur.
Pendekatan kolaboratif ini dianggap lebih efektif dan tidak menimbulkan gangguan luas. Dengan jalur komunikasi yang jelas dan dasar hukum yang kuat, penanganan penyalahgunaan layanan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Sementara itu, layanan legal dapat tetap berjalan dengan lancar dan tidak mengalami gangguan akibat pemutusan akses massal.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa status PSE diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan penegakan aturan terhadap konten terlarang. Pemerintah juga menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi dengan platform global yang menunjukkan komitmen terhadap regulasi nasional. Pengguna Cloudflare diimbau menyiapkan langkah antisipatif sambil menanti keputusan final setelah masa tenggat berakhir.
Keputusan pemerintah nantinya akan menentukan apakah Cloudflare dapat terus beroperasi seperti biasa di Indonesia. Para pengamat mengingatkan bahwa kebijakan terkait infrastruktur internet harus dilakukan secara hati hati karena berkaitan erat dengan kelancaran aktivitas masyarakat, layanan publik, serta operasional bisnis digital. Dengan posisi Cloudflare yang penting dalam ekosistem internet Indonesia, pendekatan yang matang diperlukan agar penanganan situs ilegal tidak justru mengganggu ribuan layanan legal yang menjadi kebutuhan sehari hari masyarakat.
