Jakarta – Pemerintah Indonesia kini menempuh jalur baru dalam memutus rantai judi online. Setelah bertahun-tahun fokus pada pemblokiran situs dan konten, kini perhatian diarahkan pada aliran keuangan di balik praktik ilegal tersebut. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membekukan rekening yang terindikasi digunakan dalam transaksi judi daring.
“Konten bisa dibuat ulang dengan mudah, tapi rekening sulit dibuka kembali setelah diblokir,” ujar Meutya, Jumat, 1 Agustus 2025.
Pernyataan itu merangkum esensi perubahan strategi pemerintah. Selama periode Oktober 2024 hingga Juli 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menurunkan 2,49 juta konten negatif, dan 1,7 juta di antaranya berkaitan langsung dengan judi online. Namun meskipun takedown dilakukan secara masif, peredaran situs dan promosi judi tetap tinggi.
Fakta ini memunculkan satu kesimpulan: pemblokiran konten saja tidak cukup. Pelaku dengan mudah membuat situs baru, memanfaatkan jaringan proxy, menggunakan domain luar negeri, dan menyebarkan promosi lewat media sosial atau aplikasi pesan yang sulit dilacak.
“Pelaku judi online semakin lihai. Mereka tahu kapan dan di mana sistem kita lemah. Dan mereka terus bermain di sana,” kata Meutya.
Langkah PPATK untuk menelusuri dan membekukan rekening pelaku dianggap sebagai senjata yang lebih tajam. Uang adalah urat nadi operasi judi online. Dengan memotong akses ke rekening, pemerintah tidak hanya mengganggu promosi, tapi juga menghentikan transaksi dan distribusi dana.
Meutya juga mendorong agar dunia perbankan memperkuat mekanisme verifikasi nasabah. Menurutnya, celah sering terjadi karena lemahnya sistem identifikasi yang memungkinkan pelaku membuka rekening dengan identitas palsu atau pinjaman.
“Kalau sistem KYC di bank longgar, pemblokiran rekening tidak ada gunanya. Pelaku tinggal buka rekening baru, dan semuanya mulai lagi dari nol,” ujarnya.
Kolaborasi lintas sektor kini menjadi kunci. Komdigi bertanggung jawab mendeteksi dan menghapus konten. PPATK melacak arus dana. Sektor perbankan wajib menjaga pintu masuk ke sistem keuangan. Semua saling terhubung dan harus bergerak bersamaan.
“Ini bukan lagi soal teknologi saja. Ini tentang ekosistem pengawasan. Kalau crawling konten dan crawling rekening dilakukan serempak, kita bisa tekan operasional judi online sampai ke akar,” tegas Meutya.
Ia menambahkan bahwa efek dari judi online tidak berhenti pada kerugian finansial. Banyak korban terjerat utang, mengalami keretakan keluarga, bahkan terlibat pinjaman ilegal akibat candu perjudian. Oleh sebab itu, pemerintah menganggap langkah ini sebagai bagian dari perlindungan sosial.
Langkah-langkah terbaru ini juga dibarengi dengan komunikasi intensif ke penyedia platform digital agar mereka tidak memberi ruang bagi promosi atau aktivitas judi online. Pemerintah juga membuka saluran aduan publik agar masyarakat bisa ikut melaporkan temuan konten atau rekening mencurigakan.
Dengan strategi yang lebih menyentuh akar persoalan dari konten hingga keuangan pemerintah berharap bisa menghentikan siklus regenerasi judi online yang selama ini terus berulang.
