Pendahuluan
Desa Kohod, yang terletak di Kabupaten Tangerang, tiba-tiba menjadi sorotan publik dan media setelah Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengungkapkan keheranannya mengenai gaya hidup Kepala Desa (Kades) berinisial A. Kades tersebut mengemudikan mobil mewah Rubicon, kendaraan yang harganya cukup fantastis dan tidak terjangkau bagi banyak orang, termasuk anggota DPR sendiri. Dalam rapat yang diadakan di Gedung DPR pada 30 Januari 2025, Dede menyatakan bahwa hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang sumber kekayaan Kades Kohod.
Latar Belakang
Dalam rapat antara Menteri ATR/BPN dan Komisi II DPR, Dede Yusuf memulai pembicaraannya dengan menyoroti keunikan Desa Kohod, yang memiliki hak guna bangunan (HGB) terbanyak terkait pagar laut. “Desa Kohod ini memiliki 263 bidang HGB di lahan seluas 390 hektar. Di desa lain di Kabupaten Tangerang, tidak ada yang memiliki HGB sebanyak itu,” kata Dede. Penemuan ini cukup mengejutkan, mengingat di desa lain hanya ada sedikit sekali bidang HGB.
Pertanyaan yang Mengemuka
Dede mempertanyakan bagaimana mungkin Desa Kohod menjadi lokasi dengan HGB terbanyak, padahal tidak ada proyek strategis nasional (PSN) yang sedang berjalan di wilayah tersebut. “Mengapa Desa Kohod? Kenapa harus di situ yang banyak? Ini sangat mencurigakan,” lanjutnya. Pertanyaan ini menandakan adanya kejanggalan yang perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah.
Reaksi Masyarakat
Kabar tentang gaya hidup Kades Kohod yang mewah memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat. Banyak warga yang mulai mempertanyakan dari mana sumber kekayaan Kades. “Kami ingin tahu dari mana uangnya. Tidak semua orang di desa ini hidup sebaik itu,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa warga lainnya juga menunjukkan kekecewaan terhadap pemimpin desa mereka. “Kami memilih Kades untuk memperjuangkan kepentingan kami, bukan untuk hidup mewah,” keluh seorang penduduk. Kekecewaan ini mencerminkan harapan masyarakat akan pemimpin yang lebih transparan dan akuntabel.
Dugaan Praktik Korupsi
Dede Yusuf juga menyinggung kemungkinan adanya praktik korupsi yang mungkin melibatkan Kades. “Ada kemungkinan permainan antara pengembang dan Kades yang menyebabkan situasi ini,” ungkapnya. Hal ini semakin memperkuat spekulasi di kalangan masyarakat bahwa kekayaan Kades Kohod bisa jadi berasal dari praktik yang tidak etis.
Masyarakat pun mulai mendiskusikan kemungkinan adanya kolusi antara Kades dan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan aset desa. “Kami berharap ada penyelidikan yang jelas mengenai hal ini,” ujar seorang tokoh masyarakat yang khawatir akan nasib desanya.
Tindakan Pemerintah
Menanggapi masalah ini, pemerintah daerah berjanji untuk melakukan investigasi terkait pengelolaan HGB dan kekayaan Kades. “Kami akan memeriksa semua dokumen dan izin yang ada untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi,” kata perwakilan Pemkab Tangerang. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.
Dede Yusuf juga meminta agar pemerintah daerah lebih ketat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. “Kami tidak ingin ada lagi kasus-kasus serupa yang merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Pentingnya Transparansi
Kejadian di Desa Kohod menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam pemerintahan desa. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan. “Jika ada yang tidak beres, harus ada sanksi tegas. Kami tidak ingin ada yang mengambil keuntungan dari posisi mereka,” tambah Dede.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan akan membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kami berharap pemerintah bisa lebih terbuka dalam hal pengelolaan keuangan desa. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” ungkap seorang aktivis yang peduli terhadap isu pemerintahan.
Implikasi Kebijakan
Kejadian ini juga berimplikasi pada kebijakan yang ada. Dede Yusuf menegaskan bahwa perlu ada regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan aset desa dan transparansi keuangan. “Kami akan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.
Regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. “Kita tidak ingin ada lagi kasus-kasus serupa yang merusak kepercayaan publik,” tambahnya.
Kesimpulan
Kejadian di Desa Kohod ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat berhak untuk mengetahui dan mempertanyakan setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengawasan dari masyarakat, diharapkan praktik-praktik tidak etis dalam pengelolaan keuangan desa bisa dicegah.
Kita semua perlu berperan aktif dalam menjaga agar pemerintahan berjalan dengan baik dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Kejadian ini menjadi titik awal untuk mendorong perubahan positif di tingkat desa dan Kabupaten Tangerang secara keseluruhan.
