Dunia politik di Singkawang, Kalimantan Barat, kembali diguncang dengan berita penangkapan anggota DPRD berinisial HA pada 4 November 2024, karena dugaan kasus pencabulan. Penangkapan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai integritas dan moralitas para wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
HA ditangkap setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh kepolisian. Pihak kepolisian akhirnya menjemput paksa HA di rumah anaknya di Pontianak. Kombes Pol Raden Petit Wijaya menyatakan bahwa HA selalu beralasan sakit saat dipanggil, namun terlihat hadir di acara pelantikan DPRD pada waktu yang sama.
Kasus ini bermula dari laporan seorang ibu korban ke Polres Singkawang pada 11 Juli 2024. Dalam laporan tersebut, HA diduga telah melakukan pencabulan terhadap anaknya sebanyak dua kali. Kejadian pertama berlangsung di indekos milik HA pada Juli 2023, di mana korban dibujuk untuk melakukan perbuatan cabul. Setelah melakukan aksi cabul, HA diduga memberikan uang Rp50 ribu kepada korban sebagai imbalan.
Kejadian kedua dilaporkan terjadi pada 1 Maret 2024. Saat ibu korban tidak ada di rumah, HA datang dan berusaha melakukan persetubuhan, tetapi korban menolak. Meskipun demikian, HA tetap melakukan tindakan pelecehan dengan menyentuh tubuh korban.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, HA mencoba menggugat praperadilan, tetapi gugatannya ditolak oleh hakim. Penolakan ini menunjukkan bahwa bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum.
Masyarakat Singkawang merespons berita ini dengan beragam reaksi. Banyak yang merasa kecewa dan marah, terutama mengingat posisi HA sebagai wakil rakyat. “Ini sangat memalukan. Seharusnya anggota DPRD menjadi pelindung masyarakat, bukan malah menjadi pelaku kejahatan,” ujar salah satu warga.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan kekerasan dan pelecehan. Banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari kekerasan seksual. “Kami berharap agar kasus ini bisa memicu perubahan dalam perlindungan anak,” tambah seorang aktivis.
Dengan penangkapan HA, diharapkan akan ada efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat publik seperti anggota DPRD. “Kami akan terus mengawasi perkembangan kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan,” pungkas aktivis tersebut.
Kesimpulan:
Kasus pencabulan yang melibatkan anggota DPRD Singkawang ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap anak-anak. Masyarakat harus bersatu untuk melawan segala bentuk kekerasan, terutama terhadap anak-anak yang merupakan masa depan bangsa. Penangkapan HA diharapkan dapat menjadi titik awal bagi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan seksual.
